Breaking News

DKI JAKARTA

POLITIK

HUKUM

NASIONAL

TERBARU

Recent Post

Rabu, 22 November 2017
Ating Sudirman Jalin Komunikasi Sesama Parpol

Ating Sudirman Jalin Komunikasi Sesama Parpol

MAJALENGKA, HR - Menjelang pilkada tahun 2018 Kabupaten Majalengka, sejumlah tokohpun ikut ambil bagian untuk menarik simpati dari seluruh elemen masyarakat dengan cara yang berbeda.

Ketua DPD Partai Perindo Kabupaten Majalengka yang rencananya ikut pada pilkada Majalengka 2018 lewat jalur independen H Ating Sudirman beserta rombongan berkunjung ke kantor DPC PPP Majalengka, dalam rangka menjalin tali silaturahmi antar parpol.

Rombongan H Ating Sudirman disambut langsung KETUA DPC PPP Majalengka H Ali Imron Amd didampingi jajaran pengurusnya. Menurut Ketua DPD Partai Perindo Majalengka H Ating Sudirman pada keterangan persnya, kunjungan ke sejumlah partai politik di Majalengka untuk menjalin tali silaturahmi melalui pendekatan dan interaksi langsung sesama parpol untuk pembangunan Kabupaten Majalengka kedepan.

“Safari ke sejumlah parpol sebagai interaksi langsung untuk menjalin kebersamaan dan Insya Allah kegiatan ini akan kami lanjutkan beserta tim kepada tokoh masyarakat, tokoh agama dan pemuda dalam menjalin komunikasi,” ujar H Ating.

Dia juga mengucapkan terima kasih kepada Ketua DPC PPP H Ali Imron Amd beserta jajarannya atas sambutan baiknya.

Sementara Ketua DPC PPP Majalengka H Ali Imron Amd didampingi para pengurus PPP Majalengka menyambut baik dan mengapresiasi kunjungan H Ating Sudirman beserta rombongan, di mana makna kunjungan untuk memperkokoh tali silaturahmi antar parpol adalah hal positif yang sangat baik. lintong situmorang






Suka berita ini ! Silahkan KLIK DISINI.
Masukan email anda untuk berlangganan berita terkini gratis
Hati-hati Birahi Pemilihan: Gubernur Riau Himbau Semua Tetap Profesional dan Membangun

Hati-hati Birahi Pemilihan: Gubernur Riau Himbau Semua Tetap Profesional dan Membangun

PEKANBARU, HR - Perhelatan besar tahun 2018 berupa pemilihan kepala daerah (Pilkada) akan segera mewarnai Riau. Disusul kemudian pemilihan Legislatif dan pemilihan Presiden, sehingga hampir dipastikan dinamika politik pada kurun waktu 2 tahun tersebut akan mendominasi beberapa wilayah dan Riau khususnya.

Arsyadjuliandi Rachman

Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman mengingatkan warga Riau untuk berhati-hati dan tetap profesional dalam berkarya demi membangun Riau. Hal tersebut dikarenakan tenggang waktu pemilihan Gubernur Riau tahun 2018 berdekatan dengan pemilihan Legislativ dan pemilihan Presiden tahun 2019.

“Hati-hati tahun 2018 Kita melaksanakan pilkada serentak Gubernur, Bupati, Walikota se Indonesia, kebenaran Riau melaksanakan pilkada Gubernur dan Bupati Indra Giri Hilir. Tahun 2019 kita masuk pemilihan Legislatif, dan pemilihan Presiden,” kata Gubernur Riau.

Lebih lanjut Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman mengatakan, “Belum habis masa pemilihan Gubernur kita sidah masuk dalam tahapan pemilihan Legislativ, dan pemilihan Presiden, artinya 2 tahun ini kerjaan kita politik aja.”

Mengingat pesta demokrasi tersebut hanya berlangsung 1 kali dalam 5 tahun, kemungkinan ada pihak-pihak yang memiliki antusiasme yang sangat tinggi. Terlebih mereka-mereka yang ikut bertarung dan ingin tampil sebagai pemenang dalam perhelatan pemilihan tersebut.

Para peserta yang akan menjadi dan/atau yang menjadi calon dalam pesta demokrasi tersebut berpotensi mengabaikan dan menomer dua-kan kewajibannya, atau mungkin menyisipkan niatannya dalam kegiatan formalnya sehingga keprofesionalannya menjadi absur.

Menyikapi hal tersebut Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman tidak menepis kemungkinan perbuatan oknum-oknum tersebut terjadi.

“Dua tahun ini pandai-pandai kitalah, tetap kita harus menjaga keamanan di Riau ini dan supaya kita terus membangun. Kita harus pikirkan tingkat pengangguran, kemiskinan” kata Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman.

Situasi pemilihan Gubernur, pemilihan Legislatif dan pemilihan Presiden tahun 2019 bisa membuat terlena, dikarenakan topik yang sama akan terus menerus disuguhkan hampir 2 tahun kedepan sehingga Gubernur Riau berharap semua tetap membangun mengingat sulitnya membenahi sesuatu yang tertinggal.

“Jangan terlena birahi politik, hampir 2 tahun terus menerus akan disuguhi politk, sehingga lupa membangun, Kalau kita tidak membangun dalam 2 tahun ini dan asik berpolitik maka dalam jangka panjang akan sangat berat, Pak, untuk Riau ini. Untuk memulihkan situasi 2015, sampai sekarang saja kita masih pelan-pelan, pertumbuhan ekonomi masih belum bisa seperti dulu. Jadi harus hati-hati” kata Gubernur Riau dengan raut khawatir. dar






Suka berita ini ! Silahkan KLIK DISINI.
Masukan email anda untuk berlangganan berita terkini gratis
Selasa, 21 November 2017
Rapat Paripurna DPRD Kota Pekanbaru Banyak Kursi Kosong

Rapat Paripurna DPRD Kota Pekanbaru Banyak Kursi Kosong

Dipimpin Seorang Ketua, Akhirnya RPJMD Disahkan

PEKANBARU, HR - Dua prodak hukum untuk kepentingan masyarakat kota Pekanbaru pada tanggal 20 November 2017 telah disahkkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru.

Rapat Paripurna hanya dipimpin Ketua DPRD Kota Pekanbaru.
Kedua prodak hukum tersebut adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Pekanbaru 2017 - 2022 dan pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pekanbaru.

Di mimbar pimpinan Majelis Sidang, Ketua DPRD Kota Pekanbaru duduk berdampingan dengan Walikota Pekanbaru Firdaus MT, memimpin Sidang Paripurna tersebut. Acara Rapat Paripurna tersebut juga dihadiri perwakilan dari Kepolisian dan Kejaksaan Negeri Pekanbaru.

Rapat Paripurna DPRD Kota Pekanbaru 'dihiasi' kursi kosong anggota dewan.
Meski hanya berjumlah kurang lebih 19 anggota DPRD Pekanbaru yang hadir dalam rapat paripurna tersebut, namun rapat tetap dapat berlangsung dengan sangat baik. Terkait formasi sidang apakah jumlahnya sudah quorum, pihak Sekretariat Dewan mengatakan sudah.

“Kan sudah, mungkin ada yang keluar entah sholat,” ujar pihak Sekretariat Dewan.

Sementara sewaktu HR meminta daftar absen yang hadir, pihak sekretariat mengatakan kalau daftar absennya sudah di kantor sekretariat.

“Ooo…,kalau absen ada, sudah dibawah,” tandas anggota Sekretariat Dewan. dar






Suka berita ini ! Silahkan KLIK DISINI.
Masukan email anda untuk berlangganan berita terkini gratis
Menggali Potensi Pajak Sarang Burung Walet

Menggali Potensi Pajak Sarang Burung Walet

MUARA TEWEH, HR – Adanya tuntutan untuk menggali potensi pendapatan yang ada di daerah guna menambah ataupun meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang nantinya diharapkan dapat digunakan untuk membiaya pembangunan yang telah direncanakan di daerah.

Aswadin Noor
Barito Utara salah satu Kabupaten yang sangat potensial dalam hal pengelolaan sarang burung walet, hal ini dapat terlihat dengan adanya sekitar 1.469 gedung sarang burung walet yang telah terdata, tersebar di berbagai kecamatan di Barito Utara. Namun sesuai data yang dijelaskan Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD), Aswadin Noor, bahwa dari 1.469 gedung sarang burung walet yang telah terdata, baru ada 225 gedung sarang burung walet yang telah berproduksi.

Aswadin Noor menjelaskan bahwa sejak awal 2017 perihal potensi pajak dari sarang burung walet sebenarnya telah menjadi perhatian Pemerintah Barito Utara. Tentu hal ini mengacu kepada Perda No 24 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak, termasuk pajak sarang burung walet serta Perda No 4 Tahun 2011 Tentang Besaran Nominal Pungutan Pajak yaitu sebesar 10% dari hasil penjualan, yang terakhir dikeluarkannya Perbup (Peraturan Bupati) No 39 Tahun 2017 yang menetapkan harga sarang burung walet secara umum Rp 6.000.000/Kg di Barito Utara.

Sosialisasi perihal pajak sarang burung walet masih tetap sedang terlaksana sampai saat sekarang ini dan diharapkan kedepan akan berpindah ke Kecamatan Teweh Tengah. Dalam tahun 2017 akan dilaksanakan secara terus-menerus sosialisasi pajak sarang burung walet kepada 1.000 orang masyarakat pengelola sarang burung walet di Barito Utara, dan nantinya tahun 2018 tetap akan dilanjutkan sosialisasi pajak sarang burung walet untuk pengelola sarang burung walet yang lainnya.

Disamping sosialisasi pajak sarang burung walet yang sedang terlaksana sekarang ini, Pemerintah Barito Utara melalui Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) telah berhasil melakukan pemungutan pajak sarang burung walet terhitung 19 Oktober 2017 sebesar Rp 11.390.000. Dan diharapkan kedepan dengan semakin tingginya kesadaran masyarakat pengelola sarang burung walet tentang kewajiban membayar pajak, tentu akan sangat membantu peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) Barito Utara. mps








Suka berita ini ! Silahkan KLIK DISINI.
Masukan email anda untuk berlangganan berita terkini gratis
Kapolda Sumsel Tinjau PLTU Ghemm Muara Enim

Kapolda Sumsel Tinjau PLTU Ghemm Muara Enim

MUARA ENIM, HR - Banyaknya permasalahan yang terjadi di PT GHEMM Indonesia yang berlokasi di Desa Gunung Raja Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim, beberapa hari terakhir nampaknya cukup krusial. Mulai dari unjuk rasa tentang masalah administrasi dengan pegawainya juga unjuk rasa tentang pembebasan lahan di lokasi proyek tersebut.

Untuk menindaklanjuti hal itu, Kapolda Sumatera Selatan, Irjen Pol Zulkarnain Adi Negara dan Kapolres Muara Enim AKBP Leo Andi Gunawan SIK MPP melakukan kunjungan ke PT GHEMMI, (20/11). Tujuannya untuk melihat seberapa besar masalah yang ada di perusahaan listrik ini, yang merupakan anak perusahaan Shenhua Group.

Kapolda Sumsel, Irjen Pol Zulkarnain mengharapkan agar pihak manajemen PT GHEMM Indonesia untuk segera menyelesaikan semua permasalahan yang ada, jangan sampai masalah ini ada yang mencuat keluar, sebab akibatnya dapat menurunkan citra perusahaan itu sendiri.

"Perusahaan ini merupakan penanaman modal asing, berarti merupakan investasi internasional. Kalaupun ada kendala keamanan, kita (Polisi, red) dan TNI beserta stakeholder yang ada siap untuk menjaga, jangan karena ada masalah seperti ini, jadi merusak nilai investasi yang ada. Sebelumnya masyarakat ada melakukan unjuk rasa di PT GHEMMI ini. Kami ingin mengetahui apa permasalahan yang terjadi, ya walaupun ini masih dibawah tanggung jawab Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Muara Enim, kita masih akan tetap turun untuk membantu untuk menyelesaikan masalah tersebut," ujar Zulkarnain.

Zulkarnain mengharapkan agar kedepannya masyarakat dapat lebih memahami dan jangan sampai memilih jalan yang salah, jangan mudah terprovokasi yang akhirnya akan merugikan diri sendiri dan masyarakat banyak.

"Saya juga meminta kepada masyarakat Kabupaten Muara Enim, agar tidak mudah terpengaruh dengan hal-hal sepele, PT GHEMMI ini sudah memberikan kontribusi yang besar bagi Provinsi Sumatera Selatan dalam hal penyaluran listrik, jadi jangan karena hasutan pihak luar dan LSM masyarakat ikut-ikutan melakukan demo," ujarnya.

Sementara, Manager Humas PT GHEMM Indonesia, Whanda, mengatakan, pihaknya akan segera mengikuti apa kemauan masyarakat, perusahaan akan berusaha meningkatkan CSR (Corporate Social Responbility) terhadap masyarakat sekitar, agar masyarakat sekitar dapat merasakan keberadaan PT GHEMMI ini.

“Kita akan terus tingkatkan pelayanan CSR bagi masyarakat, seperti melakukan pengecoran jalan yang ada di desa, juga akan mengikuti kegiatan sosial lainnya," ujar Whanda.

Lebih lanjut Whanda menuturkan, pihaknya akan segera menyelesaikan permasalahan ketenagakerjaan yang terjadi secara internal, baik di perusahaan induk maupun permasalahan yang terjadi di perusahaan subkontraktor PT GHEMMI.

"Akan kita selesaikan segera dalam waktu dekat ini, dengan melibatkan semua instansi pemerintah terkait, agar dapat menemukan jalan keluar secepatnya. Supaya permasalahan yang terjadi pada perusahaan kita ini segera terselesaikan. Kan, pada akhirnya masyarakat jualah yang menikmatinya," tutupnya. ja






Suka berita ini ! Silahkan KLIK DISINI.
Masukan email anda untuk berlangganan berita terkini gratis
Rehab Jalan Gandu - Panongan Akan Segera Rampung

Rehab Jalan Gandu - Panongan Akan Segera Rampung

MAJALENGKA, HR - Pemerintah Kabupaten Majalengka terus berupaya untuk genjot perbaikan dan pelebaran penunjang jalan menuju BIJB. Salah satunya rehab Jalan Gandu-Panongan yang sedang dikerjakan dan rencananya rampung tahun ini.

Kepala Dinas BMCK Kabupaten Majalengka Drs H Eman Suherman MM melalui Kabid Jalan dan Jembatan Ruchyana ST, Selasa (21/11), membenarkan pelebaran dan perbaikan Jalan Gandu-Panongan dikerjakan secara bertahap, yang panjang jalannya sekitar 700 meter dan lebar 7 meter, rencananya rampung sebelum akhir tahun 2017.

Pekerjaan kontruksi satuan kerja BMCK Majalengka rehabilitasi Jalan Gandu-Panongan I (satu) oleh CV Pratama Kasih alamat jalan Raya Kawaruan No 20 Cicurug Majalengka dengan nilai pagu Rp 2.485.700.000, Rehabilitasi Jalan Gandu-Panongan II (dua) oleh CV Karya Pratama Putra alamat Jalan Gerakan Koperasi No 04 Giri Asih Kelurahan Majalengka dengan pagu Rp 2.483.800.000 dan rehabilitasi Jalan Gandu-Panongan III (tiga) paket XLVIII oleh CV Indoconnect alamat Jalan Alun-alun Barat No 10 Majalengka dengan nilai pagu Rp 2.210.335.000, yang semuanya hampir rampung.

“Untuk menghasilkan kwalitas konstruksi jalan sesuai RAB, Dinas BMCK selalu berkoordinasi dengan pelaksana pekerjaan dalam memperoleh hasil kwalitas pekerjaan yang bagus dan tahan lama melalui pengawasan secara efektif,” ujar Eman Suherman.

Menanggapai pelebaran dan perbaikan Jalan Gandu-Panongan yang sedang dikerjakan salah satu tokoh masyarakat Desa Balida Boya Siswanto, yang juga mantan Kepala Desa Balida, menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Majalengka dengan rehabilitasi Jalan Gandu-Panongan akses jalan lancar untuk penunjang jalan BIJB, dan berharap perbaikan Jalan Pasir Melati-Balida yang belum segera dianggarkan untuk tahun 2018 mendatang. lintong situmorang







Suka berita ini ! Silahkan KLIK DISINI.
Masukan email anda untuk berlangganan berita terkini gratis
Workshop Revitalisasi Komite Sekolah Bukan Mewajibkan Pungutan di Sekolah

Workshop Revitalisasi Komite Sekolah Bukan Mewajibkan Pungutan di Sekolah

MELAWI, HR – Workshop peningkatan peran komite sekolah yang diundang sebanyak 265 komite, yang dipilih dari beberapa kecamatan yang mengikuti waokshop di Dinas Pendidikan Kab Melawi, dibagi dua zona yakni Senin dan Selasa (20-21/11/2017).

Foto bersama seluruh Ketua Komite dan Pembina.
Jajaran Dinas Pendidikan di wilayah Kab Melawi dari jenjang tingkatan Sekolah Menengah Pertama SD, SMP, SMA, mengikuti workshop percepatan peningkatan kualitas pendidikan dalam rangka memajukan mutu pendidikan di wilayah kerjanya.

Workshop dilaksanakan di Aula Dinas Pendidikan Kab Melawi dan dibuka oleh Kepala Dinas Pendidikan, Drs H Joko Wahyono MSi.

Dalam sambutannya mengharapkan agar komite sekolah dalam peran dan fungsinya mengacu kepada Nomor 75 Tahun 2016 terkait Manajemen Peningkatan Mutu Sekolah Berbasis Sekolah (MPMBS).

Joko Wahyono meminta agar Komite Sekolah setelah dilantik harus membuat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta progam kerja untuk percepatan peningkatan mutu pendidikan di sekolahnya.

Diharapkan semua komite sekolah harus mendukung kelancaran proses pelaksanaan pembelajaran di sekolah serta membantu sarana dan prasarana yang tidak mampu dilakukan dengan dana bantuan dari pemerintah.

Kepala Dinas Pendidikan H Joko Wahyono menegaskan bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah bukan untuk mewajibkan pungutan atau penarikan dana dari orang tua siswa.

Terkait pungutan pendidikan berupa iuran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) di satuan pendidikan menengah, AKP Tp. Marbun Satbinmas Polres Melawi menegaskan bahwa pungutan tersebut merupakan kewenangan daerah.

"Sejak dulu SD SMP SMA dan SMK memang tidak gratis. Kalau ada sejumlah daerah yang tidak mewajibkan biaya pendidikan menengah, itu bisa saja. Penetapan iuran SPP itu memang kewenangan provinsi atau daerah dan sekolah," ungkapnya.

Namun, cukup banyak Pemerintah Kabupaten/Kota menerapkan kebijakan menggratiskan biaya pendidikan untuk peserta didik melalui subsidi dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDa) kepada SD, SMP, SMA dan SMK di wilayahnya.

"BOS itu prinsipnya bantuan untuk sekolah agar dapat menyelenggarakan pelayanan minimal. Kalau sekolah ingin maju, tidak mungkin hanya mengandalkan dana BOS saja," ujarnya.

Permendikbud Nomor 75 tahun 2016 menegaskan bahwa Komite Sekolah, baik perseorangan maupun kolektif dilarang melakukan pungutan dari peserta didik atau orang tua/walinya.

"Komite sekolah hanya boleh melakukan penggalangan dana dari bantuan dan/atau sumbangan," ujarnya.

Sementara itu, Permendikbud Nomor 44 Tahun 2012 telah mengatur Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar. Disebutkan di dalamnya, bahwa pungutan dan/atau sumbangan dalam rangka memenuhi tanggung jawab peserta didik, orang tua/walinya, dan/atau masyarakat haruslah berdasarkan ketentuan perundang-undangan. abd







Suka berita ini ! Silahkan KLIK DISINI.
Masukan email anda untuk berlangganan berita terkini gratis