Breaking News
Kamis, 18 Mei 2017

Pembangunan Ekonomi Jabar 2016 Belum Maksimal

BANDUNG, HR – Pembangunan ekonomi Jawa Barat tahun 2016 belum menunjukkan kinerja yang maksimal, konklusi ini merupakan penilaian DPRD atas Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Gubernur Jawa Barat tahun 2016 yang disampaikan Gubernur Jabar Ahmad Heryawan di depan Sidang Paripurna DPRD yang berlangsung beberapa waktu berselang.

Penilaian yang dilakukan oleh Panitia Khusus DPRD Jawa Barat ini merupakan hasil pembahasan Pansus dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Sekretariat Daerah Jawa Barat dan disampaikan dalam rapat paripurna.

Dalam laporan yang ditandatangani Ketua Pansus LKPJ DPRD Jabar, Sadar Muslihat, Pansus LKPJ Gubernur Jabar tahun 2016 menyampaikan beberapa target indikator makro ekonomi Jabar belum mencapai target.

Penilaian Pansus tersebut meliputi, belum dilakukannya evaluasi menyeluruh atas realisasi program percetakan 100.000 wirausaha baru secara kualitas, serta sinergitas program antar OPD dalam pelaksanaan program percetakan 100.000 wirausaha baru masih lemah, sehingga belum bisa mengurangi angka pengangguran secara signifikan.

Sektor pariwisata Jabar yang belum digarap secara optimal karena belum adanya destinasi wisata yang dapat menarik bagi wisatawan mancanagara serta grand desain pengembangan pariwisata belum ada.

Kurang akuratnya kualitas data dan informasi di bidang perekonomian yang digunakan sebagai acuan dan penyusunan dokumen perencanaan.

Belum adanya standarisasi sarana dan prasarana pembangunan revitalisasi pasar tradisional.

Sedangkan dalam sektor pertanian, masih terjadinya persoalan alih fungsi lahan pertanian, masih terjadi persoalan, cetak sawah baru seluas100.000 Ha belum direalisasikan, bahkan SDM pengelola sector pertanian yaitu penyuluh masih menjadi masalah. horaz







Suka berita ini ! Silahkan KLIK DISINI.
Masukan email anda untuk berlangganan berita terkini gratis

0 komentar :

Posting Komentar

Sebaiknya anda berkomentar dengan bijak. DILARANG berkomentar berbau sex, sara, dan lainnya yang melanggar hukum.